ULTRA VIRES
A. TERMINOLOGI
Pelampauan Kewenangan atau Ultra vires berasal dari bahasa Latin yang berarti "di luar" atau "melebihi" kekuasaan (outside of the power) yang diizinkan oleh hukum terhadap suatu badan hukum. Terminologi Ultra Vires dipakai khususnya terhadap tindakan perseroan yang melebihi kekuasaannya sebagaimana diberikan oleh anggaran dasarnya atau oleh peraturan yang melandasi pembentukan perseroan tersebut (Gifis, Stephen H. ; 1984 495)
Suatu tindakan yang tergolong Ultra Vires oleh hukum pada prinsipnya dianggap tidak sah (Black, Henry Campbell; 1968:1692)
B. SUMBER KEWENANGAN PERSEROAN
Sumber dari kewenangan suatu perseroan adalah:
1. Peraturan Perundang-undangan;
2. Anggaran dasar perseroan;
3. Praktik yang diawasi oleh departemen pemerintah yang terkait;
4. Putusan-putusan badan peradilan.
C. SEJARAH
Doktrin Ultra Vires berasal dari hukum common law. Suatu kasus di Inggris merupakan kasus Leading, yaitu kasus Ashbury Railway Carriage and Iron Company, Ltd Vs. Riche di tahun 1875 yang menegaskan bahwa kontrak yang dibuat secara Ultra Vires selain tidak sah juga pihak pemegang saham tidak dapat meratifikasi kontrak demikian. Tidak sah dikarenakan perseroan tidak memiliki kewenangan untuk membuat kontrak tersebut dan dari segi hukum kontrak, kontrak tersebut dapat dibatalkan.
Di negara-negara Eropa sudah lama memberlakukan doktrin ini. Misalnya di Prancis doktrin Ultra Vires dikenal dalam konsep Specialite Statutaire.
Di Amerika Serikat konsepsi Ultra Vires dibawa dari Inggris. Serupa dengan perkembangan di berbagai negara lainnya konsep Ultra Vires mengalami modifikasi-modifikasi seirama dengan perkembangan dan kebutuhan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat. Perkembangan doktrin Ultra Vires di Amerika Serikat menuju ke arah yang semakin Liberal. Kekakuan praktik penerapan Ultra Vires semakin diperlonggar.
D. DOKTRIN ULTRA VIRES DALAM UUPT
(Undang –undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)
UUPT tidak menjelaskan secara tegas, meskipun mengisyaratkan berlakunya Doktrin Ultra Vires ditinjau dari anggaran dasar yang diawasi oleh departemen pemerintah. UUPT menempatkan maksud dan tujuan perseroan pada posisi yang penting. (Vide Pasal 15, 19, 29, 30, 21 ayat 1, 21 ayat 4, dan pasal 88).
Disamping itu praktik peradilan tidak banyak terdengar adanya persoalan yang berkenaan dengan Doktrin Ultra Vires, sehingga tidak diketahui dengan pasti posisi Yurisprudensi terhadap hal ini.
Namun demikian prinsip Ultra Vires merupakan doktrin yang berlaku universal. Di Belanda yang merupakan negara dari mana hukum Indonesia berasal juga memberlakukan doktrin ini.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sumber:
Dr. Munir Fuadi S.H., M.H., LL.M., Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law, Alumni, Bandung, 2014.
Undang –undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Created by:
M.S. ARRIJAAL, S.H., M.H.
www.slmlawyers.com
[email protected]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
