PROPOSAL PENELITIAN

PROPOSAL PENELITIAN

ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2009-2014.










Disusun Oleh :


NAMA : ALDHILLA ARTA WAHYUNINGTYAS
NIM : S431508008








MAGISTER AKUNTANSI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2015
PROPOSAL PENELITIAN

A. Judul

ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2009-2014.

B. Latar Belakang Masalah

Otonomi Daerah memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang luas
kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan
masyarakat dan pembangunan. Penyelenggaraan pembangunan daerah sangat
memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas, ketersediaan sumber daya
alam dan ketersediaan dana. Masalah utama yang terjadi dan dialami oleh
sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia adalah adanya keterbatasan
dari ketiga sumber daya yang di maksud. Oleh karena itu pemerintah daerah
dituntut untuk lebih pro aktif, menggali sumber-sumber Pendapatan Asli
Daerah (PAD) yang ada terutama sumber pendapatan daerah potensial.
Usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial
tersebut dimaksudkan untuk menghimpun dan menyediakan dana sebesar-besarnya
guna kebutuhan pembiayaan kegiatan pembangunan daerah. Dengan demikian
keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan
kegiatan pembangunan di daerah sangat tergantung dari kemampuan keuangan
masing-masing daerah.
Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang
digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan. Proporsi Pendapatan
Asli Daerah dalam seluruh penerimaan daerah masih rendah bila dibandingkan
dengan penerimaan dari bantuan pemerintah pusat. Keadaan ini menyebabkan
perlu dilakukan suatu upaya untuk menggali potensi keuangan daerah dalam
peningkatan pendapatan daerah. Pentingnya Pendapatan Asli Daerah dalam
menunjang pendapatan tetap, yang digunakan untuk membiayai berbagai
kegiatan Pemerintah kabupaten/kota sangat disadari oleh Pemerintah daerah.
Demikian pula alternatif-alternatif untuk memaksimalkan Pendapatan Asli
Daerah telah pula dipertimbangkan oleh Pemerintah kota. Berdasarkan Undang-
Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak
daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan
bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan yang menggali sumber
keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan
daerah. Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin mantap,
maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri
yakni dengan upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD),
baik dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan
penggalian sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta
memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Peranan pemerintah
daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai
sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan
tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyakarat di daerah (Abdul
Halim, 2004: 21-22).
Peningkatan PAD sangat menentukan sekali dalam penyelenggaraan otonomi
daerah karena semakin tinggi PAD disuatu daerah maka daerah tersebut akan
menjadi mandiri dan mengurangi ketergantungan kepada pusat sehingga daerah
tersebut mempunyai kemampuan untuk berotonomi. Jadi PAD merupakan salah
satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan
memenuhi belanja daerah. Biasanya penerimaan PAD untuk masing-masing daerah
berbeda dengan yang lainnya, rendahnya PAD merupakan indikasi nyata di mana
masih besarnya ketergantungan daerah kepada pusat terhadap pembiayaan
pembangunan baik langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut disebabkan di
samping rendahnya potensi PAD di daerah juga disebabkan kurang intensifnya
pemungutan pajak daerah dan retribusi di daerah. Kriteria yang biasanya
digunakan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya
sendiri adalah dengan peningkatan PAD berupa pajak daerah dan retribusi
daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan
pemerintah dan pembangunan daerah, untuk pemerataan pembangunan daerah,
meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat (Brata Kusumah, 2001:
264).
Penelitian mengenai pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pernah dilakukan oleh beberapa
peneliti sebelumnya. Hasil penelitian-penelitian terdahulu memberikan hasil
yang berbeda-beda (research gap). Penelitian yang dilakukan oleh Md. Krisna
Arta Anggar Kusuma1 (2013) menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi
daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil
penelitian Md. Krisna Arta Anggar Kusuma1 (2013) konsisten dengan
penelitian yang dilakukan oleh Fitriana (2014) yang menyatakan bahwa pajak
daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli
daerah. Hasil penelitian tersebut di atas berbeda dengan hasil penelitian
yang dilakukan oleh Dodi Nondra (2013) yang menyimpulkan bahwa pajak daerah
berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah sedangkan
retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli
daerah.
Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Md. Krisna Arta
Anggar Kusuma1 (2013) yang meneliti tentang pengaruh pajak daerah dan
retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Perbedaan penelitian ini
dengan penelitian sebelumnya terletak pada obyek serta tahun penelitian.
Dalam penelitian Md. Krisna Arta Anggar Kusuma1 (2013) sebagai obyek
penelitiannya adalah 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali yaitu 7 Kabupaten
(Singaraja, Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, dan Karangasem)
dan 1 Kota Madya yakni Denpasar. Sedangkan periode penelitiannya pada tahun
2008-2012. Dalam penelitian ini sebagai sebagai subyeknya adalah Kabupaten
Sukoharjo Provinisi Jawa Tengah dengan periode penelitian tahun 2009-2014.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Fitriana (2014) terletak
pada obyek penelitian dan periode penelitian. Penelitian yang dilakukan
oleh Fitriana (2014) subjeknya pada Kabupaten Bontang, dengan periode
penelitian tahun 2002-2012, sedangkan dalam penelitian ini sebagai sebagai
subyeknya adalah Kabupaten Sukoharjo Provinisi Jawa Tengah, dengan periode
penelitian tahun 2009-2014. Alasan pemilihan obyek penelitian pada
kabupaten Sukoharjo provinsi Jawa Tengah karena dengan mengkaji PAD akan
dapat diketahui tingkat kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi
daerah.
Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian
dengan mengambil judul: "ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN
2009-2014.".


C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam
penelitian ini adalah:
1. Apakah ada pengaruh yang positif dan signifikan pajak daerah terhadap
pendapatan asli daerah di kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah
periode 2009-2014?
2. Apakah ada pengaruh yang positif dan signifikan retribusi daerah
terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa
Tengah periode 2009-2014?
3. Apakah ada pengaruh yang positif dan signifikan pajak daerah dan
retribusi daerah secara simultan terhadap pendapatan asli daerah di
kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah periode 2009-2014?


Tujuan dan Kegunaan Penelitian


1. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
a. Untuk menganalisis signifikansi pengaruh pajak daerah terhadap
pendapatan asli daerah di kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah
periode 2009-2014.
b. Untuk menganalisis signifikansi pengaruh retribusi daerah terhadap
pendapatan asli daerah di kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah
periode 2009-2014.
c. Untuk menganalisis signifikansi pengaruh pajak daerah dan retribusi
daerah secara simultan terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten
Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah periode 2009-2014.
2. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah:
a. Bagi Pemerintah Daerah
Hasil penelitian ini dapat bermanfaat kepada pemerintah daerah sebagai
alat informasi untuk mengetahui seberapa besarnya pendapatan asli
daerah yang berasal dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.
b. Bagi Peneliti Selanjutnya
Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi
peneliti lain yang ingin melakukan penelitian di masa yang akan datang
di bidang yang sama.



Tinjauan Pustaka





1. Pendapatan Asli Daerah
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah
Pengertian Pendapatan Asli Daerah disebutkan dalam Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 yaitu:
Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah
dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut
berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku (Pasal 1 Ayat (18) Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004).
Pengertian lain mengenai Pendapatan Asli Daerah adalah:
"Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak
daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil
kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah
yang sah" (Mardiasmo, 2004: 125). Pendapat ahli lain menyatakan bahwa
"Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal
dari sumber ekonomi asli daerah" (Abdul Halim, 2004: 96)
Definisi pendapatan asli daerah di atas dapat disimpulkan bahwa
pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang diperoleh
dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah lainnya yang
dikelola oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
b. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah
Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang
digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari:
1) Hasil pajak daerah, yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh
orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung
yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah
2) Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran
atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau badan.
3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan
daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan.
4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, pendapatan ini
merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik
pemerintah daerah (Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004).






2. Pajak Daerah
a. Pengertian Pajak Daerah
Berikut ini merupakan pengertian pajak daerah:
Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi
wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 Angka 10
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009).


Definisi pajak daerah menurut ahli lain yaitu sebagai berikut:
Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang
pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang
seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Erly
Suandy, 2000: 140).


Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pajak
daerah adalah iuran wajib bagi orang pribadi/badan yang merupakan
salah satu sumber penerimaan bagi pendapatan asli daerah.
b. Fungsi Pajak Daerah
Berdasarkan fungsi pajak secara umum, maka dapat diambil secara garis
besar fungsi pajak daerah, yaitu:
1) Fungsi Anggaran (Budgetair), yaitu sebagai sumber
penghimpunan dana melalui kas daerah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran atau pembangunan daerah.
2) Fungsi pengaturan (Reguler), yaitu pajak berfungsi sebagai alat
untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan
ekonomi (Abdul Halim, 2004: 131).


c. Sistem Pemungutan Pajak Daerah
Pada dasarnya sistem pemungutan pajak daerah sama dengan sistem
pemungutan pajak pada umumnya. Ada beberapa sistem pemungutan pajak
daerah, seperti berikut ini:
1) Official Assessment System, yaitu suatu sistem pemungutan
pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk
menentukan besarnya pajak yang terutang.
2) Semi Self Assessment System, yaitu suatu sistem pemungutan pajak
dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang
oleh seseorang berada pada kedua belah pihak, yaitu pada wajib
pajak dan fiskus.
3) Withholding System, yaitu suatu sistem pemungutan pajak terutang
oleh seseorang yang berada pada pihak ketiga, dan bukan oleh
fiskus.
4) Full Self Assessment System, yaitu suatu sistem pemungutan pajak
dimana wajib pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri
besarnya pajak yang harus disetorkan (Erly Suandy, 2000: 140).


d. Jenis-Jenis Pajak Daerah
Adapun jenis pajak daerah adalah sebagai berikut:
1. Pajak Propinsi terdiri atas :
a. Pajak Kendaraan Bermotor;
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
d. Pajak Air Permukaan; dan
e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :
a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran;
c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Reklame;
e. Pajak Penerangan Jalan;
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
g. Pajak Parkir;
h. Pajak Air Tanah;
i. Pajak Sarang Burung Walet;
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Pasal 2 Undang-
Undang Nomor 28 tahun 2009).


e. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalisasi pungutan pajak dan
retribusi daerah diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak
daerah. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui
intensifikasi, antara lain sebagai berikut:
1) Memperluas basis penerimaan melalui identifikasi pembayar pajak
baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data
objek, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis
pungutan.
2) Memperkuat proses pemungutan, upaya yang dapat dilakukan antara
lian dengan mempercepat penyusunan Peraturan Daerah, mengubah
tarif, dan peningkatan sumber daya manusia.
3) Meningkatkan pengawasan, hal ini dapat dengan melakukan
pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses
pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan
sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran
pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.
4) Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya
pemungutan, tindakan yang dilakukan oleh daerah antara lain
memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan
pajak, meningkatakan efisiensi pemungutan dari setiap jenis
pemungutan.
5) Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih
baik, hal ini dapat dilakukan dengan meningktan koordinasi
dengan instansi terkait daerah (Machfud Sidik, 2002: 8-9).


Selain upaya intensifikasi, pemerintah daerah juga dapat
mengoptimalkan pemungutan pajak daerah melalui cara ekstensifikasi
pajak adalah melalui kebijaksanaan pemerintah untuk memberikan
wewenang perpajakan yang lebih besar kepada daerah pada masa
mendatang. Sedangkan menurut Abdul Halim menyatakan bahwa usaha-usaha
yang yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah kota/kabupaten untuk
meningkatkan penerimaan pajak daerahnya adalah dengan cara:
1) Intensifikasi pajak daerah, yaitu memaksimalkan ber bagai
kebijakan yang selama ini telah dilaksankan, melalui peningkatan
efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak daerah, perbaikan
sistem administrasi atau melalui peningkatan tarif pajak, dan
memperbaiki sistem perpajakan daerah.
2) Ekstensifikasi pajak daerah, yaitu suatu kebijakan dengan cara
menambah jenis pajak baru.
3) Menjadikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai pemasukan bagi
pajak daerah (Abdul Halim, 2004: 134-138).






3. Retribusi Daerah
a. Pengertian Retribusi Daerah
Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan
salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu
sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.
Daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali
potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis
retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi
kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi
masyarakat (Ahmad Yani (2002: 55).


"Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran
atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan
atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi
atau badan" (Marihot P. Siahaan, 2005: 6). Jasa adalah kegiatan
pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang,
fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau badan, dengan demikian bila seseorang ingin menikmati
jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar
retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah,
Departemen Keuangan-RI (2004: 60), Kontribusi retribusi terhadap
penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah kabupaten/pemerintah
kota yang relatif tetap perlu mendapat perhatian serius bagi daerah.
Karena secara teoritis terutama untuk kabupaten/kota retribusi
seharusnya mempunyai peranan/ kontribusi yang lebih besar terhadap
Pendapatan Asli Daerah.
a. Objek Retribusi Daerah
Objek dari retribusi daerah adalah berbentuk jasa. Jasa yang
dihasilkan terdiri dari:
1) Jasa umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh
pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum
serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum
meliputi pelayanan kesehatan, dan pelayanan persampahan. Jasa yang
tidak termasuk jasa umum adalah jasa urusan umum pemerintah.
2) Jasa Usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah
dengan menganut prisip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat
pula disediakan oleh sektor swasta. Jasa usaha antara lain meliputi
penyewaan aset yang dimiliki/ dikuasai oleh pemerintah daerah,
penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat
penyucian mobil, dan penjualan bibit.
3) Perizinan Tertentu, pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah
tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi dalam melaksanakan
fungsi tersebut, pemerintah daerah mungkin masih mengalami
kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi oleh sumber-
sumber penerimaan daerah yang telah ditentukan sehingga perizinan
tertentu masih dipungut retribusi (Pasal 108 Undang-Undang No. 28
Tahun 2009).


b. Jenis-jenis Retribusi Daerah
Jenis-jenis retribusi daerah menurut UU No 28 Tahun 2009
tentang pajak daerah dan retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi
3 (tiga) yaitu:
1) Retribusi Jasa Umum
Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau
diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau
badan. Sesuai dengan Pasal 150 Undang-Undang No 28 Tahun 2009
menyebutkan bahwa retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan
kriteria berikut ini:
a) Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan
Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;
b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi;
c) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau
Badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk
melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
d) Jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau Badan
yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi
masyarakat yang tidak mampu;
e) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai
penyelenggaraannya;
f) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta
merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial;
dan
g) Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut
dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.
Jenis-jenis retribusi jasa umum berdasarkan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 110 ayat 1, terdiri dari:
a) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Catatan Sipil;
d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
f) Retribusi Pelayanan Pasar;
g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
j) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
k) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
l) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
m) Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
n) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
1) Retribusi Jasa Usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan
oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena
pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
Dalam Pasal 126 Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak
dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa objek retribusi jasa usaha
adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan
menganut prinsip komersial yang meliputi:
a) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang
belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
b) Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan
secara memadai oleh pihak swasta.
Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Pasal 127 Undang-Undang No 28
Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah:
a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
c) Retribusi Tempat Pelelangan;
d) Retribusi Terminal;
e) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
g) Retribusi Rumah Potong Hewan;
h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
j) Retribusi Penyeberangan di Air; dan
k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
2) Retribusi Perizinan Tertentu
Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan
tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang
pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang.
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau
fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungan.
Pasal 150 Undang-Undang No 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa
kriteria retribusi perizinan tertentu antara lain:
a) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang
diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
b) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi
kepentingan umum.
c) Biaya yang menjadi beban pemerintah dalam penyelenggaraan izin
tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari
pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari
perizinan tertentu.
Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari:
a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
c) Retribusi Izin Gangguan;
d) Retribusi Izin Trayek; dan
e) Retribusi Izin Usaha Perikanan (Pasal 141 Undang-Undang No 28
Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah)
c. Sarana dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah
Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan, artinya
seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidaka dapat diserahkan
kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini tidak berarti bahwa
pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan
sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah
dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena
profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian
tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien.
Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan
pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang
terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.
Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi
Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat
ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen
lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon dan
kartu langganan. Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar
retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, ia dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari
retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi
berupa bunga dan atau denda. Tata cara pelaksanaan pemungutan
retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah.



Penelitian Terdahulu



Penelitian terdahulu diambil dari hasil penelitian dari perguruan
tinggi berupa jurnal yang telah dipublikasikan, yang disajikan dalam
paparan berikut ini:

TABEL I


PENELITIAN TERDAHULU

"Peneliti "Judul "Variabel "Alat "Hasil Penelitian "
" " "Penelitian "Analisis" "
"Md. Krisna "Analisis "Variabel "Analisis"Penerimaan pajak "
"Arta Anggar "Pengaruh "independen: "regresi "dan retribusi "
"Kusuma (2013)"Penerimaan "Pajak Daerah "linier "daerah Berpengaruh"
" "Pajak Daerah "Dan Retribusi "berganda"signifikan "
" "Dan Retribusi "Daerah " "terhadap "
" "Daerah " " "peningkatan PAD, "
" "Terhadap "Variabel " " "
" "Peningkatan "dependen: " " "
" "PAD "PAD. " " "
" "Sekabupaten/Ko" " " "
" "ta Di Provinsi" " " "
" "Bali " " " "
"Fitriana "Pengaruh Pajak"Variabel "Analisis"Pajak Daerah dan "
"(2014) "Daerah Dan "independen: "regresi "Retribusi Daerah "
" "Retribusi "Pajak Daerah "linier "mempunyai pengaruh"
" "Daerah Dalam "Dan Retribusi "berganda"signifikan "
" "Meningkatkan "Daerah " "terhadap "
" "Pendapatan " " "Pendapatan Asli "
" "Asli Daerah "Variabel " "Daerah (PAD) di "
" "(Pad) Di Kota "dependen: " "Kota Bontang "
" "Bontang "PAD. " " "
"Dodi Nondra "Analisis Pajak"Variabel "Analisis"Pajak Daerah dan "
"(2013) "Daerah, "independen: "regresi "Laba Badan Usaha "
" "Retribusi "Pajak Daerah, "linier "Milik Daerah "
" "Daerah Dan "Retribusi "berganda"berpengaruh "
" "Laba Badan "Daerah Dan Laba" "signifikan "
" "Usaha Milik "Badan Usaha " "terhadap "
" "Daerah "Milik Daerah " "Pendapatan Asli "
" "Terhadap " " "Daerah di "
" "Pendapatan "Variabel " "Kabupaten Pesisir "
" "Asli Daerah Di"dependen: " "Selatan. Sedangkan"
" "Kabupaten "PAD. " "Retribusi Daerah "
" "Pesisir " " "tidak berpengaruh "
" "Selatan " " "signifikan "
" " " " "terhadap "
" " " " "Pendapatan Asli "
" " " " "Daerah di "
" " " " "Kabupaten Pesisir "
" " " " "Selatan. "
"Ricky M. "Analisis "Variabel "Analisis"Hasil penelitian "
"Tilaar (2013)"Hubungan Pajak"independen: "regresi "disimpulkan bahwa "
" "Reklame "Pajak Reklame "linier "pajak reklame "
" "Terhadap PAD " "sederhan"tidak berpengaruh "
" "Dan Pajak "Variabel "a "signifikan "
" "Daerah Di "dependen: " "terhadap PAD "
" "Kabupaten "PAD. " " "
" "Minahasa " " " "
" "Selatan " " " "
"Stevanus J. "Analisis "Variabel "Analisis"Pajak Daerah dan "
"Gomies (2011)"Kontribusi "independen: "regresi "Retribusi Daerah "
" "Pajak Daerah "Pajak Daerah "linier "mempunyai pengaruh"
" "dan Retribusi "dan Retribusi "berganda"signifikan "
" "Daerah "Daerah " "terhadap "
" "Terhadap " " "Pendapatan Asli "
" "Pendapatan "Variabel " "Daerah (PAD) di "
" "Asli Daerah "dependen: " "Kabupaten Maluku "
" "di Kabupaten "PAD. " "Tenggara "
" "Maluku " " " "
" "Tenggara " " " "


Sumber Data: Md. Krisna Arta Anggar Kusuma1 (2013), Fitriana (2014), Dodi
Nondra (2014), Ricky M. Tilaar (2013) dan Stevanus J. Gomies
(2011).


Kerangka Pemikiran



Secara sistematis kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat
digambarkan sebagai berikut :










GAMBAR 1

SKEMA KERANGKA PEMIKIRAN

Keterangan:
Dari skema kerangka pemikiran di atas, terlihat bahwa terdapat dua
variabel, yaitu:
1. Variabel Independen (Bebas)
Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, yang
termasuk variabel bebas adalah pajak daerah (X1) dan retribusi daerah
(X2).


2. Variabel Dependen (Terikat)
Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas,
dalam hal ini adalah pendapatan asli daerah (Y).



H. Definisi Operasional Variabel yang Digunakan


1. Pajak Daerah
Pajak Daerah adalah iuran rakyat kepada kas daerah berdasarkan Undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk
membayar pengeluaran umum di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah
Periode tahun 2009-2014 (dalam satuan Ribu Rupiah).
2. Retribusi Daerah
Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh
pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan di Kabupaten
Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Periode tahun 2009-2014 (dalam satuan Ribu
Rupiah).
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli Daerah adalah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan
Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan
Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan
Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam yang diterima pemerintah
Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Periode tahun 2009-2014 (dalam
satuan Ribu Rupiah).



I. Hipotesis

"Hipotesis adalah pernyataan mengenai sesuatu hal yang harus diuji
kebenarannya. Hipotesis tersebut harus diuji dan dibuktikan kebenarannya
lewat penelitian dan pengevaluasi data penelitian" (Djarwanto Ps dan
Pangestu Subagyo, 2006: 183).
Agar penelitian ini lebih terarah dan dapat mencapai hasil yang
diharapkan, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:
H1: Ada pengaruh yang positif dan signifikan pajak daerah terhadap
pendapatan asli daerah di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah
Periode tahun 2009-2014.
H2: Ada pengaruh yang positif dan signifikan retribusi daerah
terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sukoharjo Provinsi
Jawa Tengah Periode tahun 2009-2014.
H3: Ada pengaruh yang positif dan signifikan pajak daerah dan
retribusi daerah secara simultan terhadap pendapatan asli daerah di
Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Periode tahun 2009-2014.



J. Metode Penelitian


1. Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus di Kabupaten Sukoharjo
Provinsi Jawa Tengah, yang bertujuan untuk menguji pengaruh satu atau
beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Variabel
independen yang digunakan adalah pajak daerah dan retribusi daerah,
sedangkan variabel dependennya adalah pendapatan asli daerah.
2. Jenis Data
Adapun jenis data yang digunakan yaitu :
a. Data Kualitatif
Data kualitatif adalah data yang tidak berwujud angka, antara lain
mengenai deskripsi keadaan monografi dan geografis Kabupaten Sukoharjo
Provinsi Jawa Tengah.
b. Data Kuantitatif
Data kuantitatif adalah data yang diukur dengan skala numerik (angka).
Adapun data kuantitatif dalam penelitian ini adalah pajak daerah,
retribusi daerah dan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sukoharjo
Provinsi Jawa Tengah Periode tahun 2009-2014.
3. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder. Data
sekunder tersebut berupa data pajak daerah, retribusi daerah dan
pendapatan asli daerah di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah
Periode tahun 2009-2014 yang diperoleh dari http://jateng.bps.go.id.
4. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Multikolinearitas
Uji multikoliniearitas ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya
hubungan yang berarti antara masing-masing variabel independen dalam
model regresi. Metode untuk menguji ada tidaknya multikoliniearitas
dapat dilihat pada tolerance value atau variance inflation factor
(VIF) yang dapat dihitung melalui program SPSS. Batas dari tolerance
value adalah 0,10 dan batas VIF adalah 10. Jika tolerance value > 0,10
dan nilai VIF < 10 maka tidak terjadi multikoliniearitas, sebaliknya
apabila tolerance value < 0,10 dan nilai VIF > 10 maka terjadi
multikoliniearitas (Imam Ghozali, 2005: 80).
b. Uji Autokorelasi
Salah satu cara untuk mendeteksi autokorelasi adalah dengan
menggunakan Uji Run, yaitu untuk menguji apakah antar residual
terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat
hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau
random. Jadi pengujiannya adalah :
Jika p-value < 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya antar
residual terdapat korelasi.
Jika p-value 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya antar
residual tidak terdapat korelasi (Imam Ghozali, 2005: 80).
c. Uji Heteroskedastisitas
Heterokedastisitas terjadi apabila kesalahan atau residual dari model
yang diamati memiliki varians yang konstan dari satu observasi ke
observasi yang lain. Artinya bahwa jika variasi variabel independen
semakin besar maka sebaran variabel dependen makin lebar atau
menyempit. Konsekuensi adanya heterokedastisitas adalah penaksir
(estimator) yang diperoleh tidak efisien, dengan demikian penaksir
yang diperoleh menggambarkan populasi yang bias.
Adapun uji yang digunakan adalah dengan uji Glejser dengan persamaan
sebagai berikut:
(ut( = ( + (Xt + vi (Imam Ghozali, 2005: 81).
Jika ( ternyata signifikan secara statistik, ini menyatakan bahwa
dalam data terdapat heteroskedastisitas. Apabila tidak signifikan,
kita bisa menerima asumsi homoskedastisitas (Imam Ghozali, 2005: 81).


d. Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data
berdistribusi normal atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk
mengukur data berskala ordinal, interval maupun rasio. Jika analisis
menggunakan metode parametrik, maka persyaratan normalitas harus
terpenuhi yaitu data berasal dari distribusi yang normal. Jika data
tidak berdistribusi normal, maka metode alternatif yang bisa digunakan
adalah statistik non parametrik. Dalam penelitian ini uji normalitas
dilakukan terhadap Nilai Residual dengan menggunakan metode Kolmogorov
Smirnov Test. Residu dinyatakan berdistribusi normal jika p-value >
0,05 sebaliknya apabila p-value < 0,05 maka residu dinyatakan tidak
berdistribusi normal (Imam Ghozali, 2005: 78).
5. Teknik Analisis Data
Untuk mencapai hasil analisis yang menuju sasaran, maka dalam
menganalisis data digunakan serangkaian analisis sebagai berikut:
a. Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas
terhadap variabel terikat. Adapun rumus yang digunakan adalah :
Y = a + b1X1 + b2X2 + e
(Djarwanto Ps dan Pangestu Subagyo, 2006: 299)
Dimana :
Y = Pendapatan Asli Daerah
X1 = Pajak daerah
X2 = Retribusi daerah
a = Konstanta
b1,b2 = Koefisien regresi
e = Error

1 Uji t

Digunakan untuk membuktikan signifikansi pengaruh variabel bebas
terhadap variabel terikat secara parsial. Adapun langkah-langkah yang
digunakan adalah sebagai berikut :
1) Menentukan hipotesis nihil dan hipotesis alternatif
Ho : ( = 0, tidak ada pengaruh yang signifikan variabel bebas
yaitu pajak daerah (X1) dan retribusi daerah (X2) secara
parsial terhadap variabel terikat yaitu pendapatan asli
daerah (Y).
Ha : ( ( 0, ada pengaruh yang signifikan variabel bebas yaitu
pajak daerah (X1) dan retribusi daerah (X2) secara
parsial terhadap variabel terikat yaitu pendapatan asli
daerah (Y).

2 Menentukan level of significance (() = 5 %


3 Kriteria pengujian :

Ho diterima apabila p-value 0,05
Ho ditolak apabila p-value < 0,05
2) Menentukan Kesimpulan
Dengan membandingkan p-value dengan 0,05 maka dapat ditentukan
apakah Ho diterima atau ditolak.

4 Uji F

Uji ini untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yaitu pajak daerah
(X1) dan retribusi daerah (X2) secara simultan terhadap variabel
terikat yaitu pendapatan asli daerah (Y).

5 Komposisi Hipotesis

Ho : (1=(2=0, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan variabel
bebas yaitu pajak daerah (X1) dan retribusi daerah (X2)
secara simultan terhadap variabel terikat yaitu
pendapatan asli daerah (Y).
Ha : (1((2(0, berarti ada pengaruh yang signifikan variabel bebas
yaitu pajak daerah (X1) dan retribusi daerah (X2)
secara simultan terhadap variabel terikat yaitu
pendapatan asli daerah (Y).

6 Menentukan level of significance (() = 5 %


7 Kriteria pengujian :

Ho diterima apabila p-value 0,05
Ho ditolak apabila p-value < 0,05

8 Kesimpulan


Dengan membandingkan p-value dengan 0,05 maka dapat ditentukan apakah
Ho diterima atau ditolak.


10 Koefisien Determinasi

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan yang
diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat yang ditunjukkan
dengan persentase. Adapun rumus yang digunakan adalah :

(Djarwanto Ps dan Pangestu Subagyo, 2006 : 305)
Di mana :
R2 = Koefisien Determinasi
Y = Pendapatan Asli Daerah
X1 = Pajak daerah
X2 = Retribusi daerah
b1 = Koefisien Regresi Variabel X1
b2 = Koefisien Regresi Variabel X2


DAFTAR PUSTAKA






Abdul Halim, 2004, Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat,
Jakarta.





Ahmad Yani, 2002, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di
Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.





Brata Kusumah, 2001, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta.




Djarwanto Ps dan Pangestu Subagyo, 2006, Statistik Induktif, BPFE UGM,
Yogyakarta.




Dodi Nondra, 2013, Analisis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Laba Badan
Usaha Milik Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pesisir
Selatan, Open Journal Systems, Volume 2 No. 3 Tahun 2013.


Erly Suandy, 2000, Hukum Pajak, Salemba Empat, Edisi Pertama, Jakarta.

Fitriana, 2014, Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Bontang, eJournal
Ilmu Pemerintahan, Volume 1 No. 2, Tahun 2014, SSN 2338-3651, Hal. 1875-
1888.

Imam Ghozali, 2005, Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS,
Badan. Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Ihyaul Ulum, 2008, Akuntansi Sektor Publik, UMM Press, Malang.

Mardiasmo, 2004, Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Andi. Yogyakarta.

Marihot P. Siahaan, 2005, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PT.
Rajagrafindo. Persada, Jakarta.

Md. Krisna Arta Anggar Kusuma, 2013, Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/Kota
Di Provinsi Bali, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, ISSN: 2302-
8556, Volume 5.3 Tahun 2013, Hal. 574-585.

Machfud Sidik, 2002, Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam
Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah, Orasi Ilmiah Disampaikan
pada Acara Wisuda XXI STIA LAN, Bandung, 10 April 2002.

Ricky M. Tilaar, 2013, "Analisis Hubungan Pajak Reklame Terhadap PAD Dan
Pajak Daerah Di Kabupaten Minahasa Selatan", Jurnal EMBA, Vol.1 No.3
Juni 2013, Hal. 446-454.

Suharsimi Arikunto, 2006, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,
Rineka Cipta, Jakarta.

Stevanus J. Gomies, 2011, Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara,
Jurnal Aset, Vol. 13 No. 2 September 2011, ISSN 1693-928X.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah
Pusat dan Daerah..

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah
Dan Retribusi Daerah.

-----------------------
Pajak Daerah
(X1)

Pendapatan Asli Daerah
(Y)

Retribusi Daerah
(X2)