Presentasi_Pola Eksklusi Sosial Masyarakat Adat dan Lokal

Pola Eksklusi Sosial Masyarakat Adat dan Lokal yang terpencil Dan Bergantung Pada Sumber Daya Alam Disampaikan dalam Rountable Discussion Menajamkan Arah & Implementasi Program Inklusi Sosial Pada Masyarakat Adat & Lokal Terpencil dan Bergantung Pada Sumber Daya Alam --Kemitraan, 18 Agustus 2014--

Nurul Firmansyah (Konsultan dan Praktisi Hukum)

Ruang Lingkup Pembahasan • Pemaknaan Masyarakat Adat / lokal • Masyarakat Adat / lokal sebagai bagian masyarakat yang bersifat khusus • Pemaknaan Politik masyarakat adat / lokal • Pemaknaan hukum masyarakat adat / lokal

• Eksklusi Sosial Masyarakat Adat / Lokal • Gerakan Masyarakat Adat / Lokal • Respon Negara dan Bisnis terhadap Eksklusi Sosial Masyarakat Adat / Lokal

Masyarakat Adat/Lokal bagian dari Masyarakat yang Lebih Luas

Definisi umum : “Masyarakat adat / lokal adalah masuk dalam tipe masyarakat Tradisional yang hidup berdampingan dalam suatu ruang tertentu (pada wilayah geografis tertentu) berdasarkan tradisi yang diwariskan” (Cotterrell, Soekanto dan Koentjaraningrat)

Pemaknaan Politik Masyarakat Adat / Lokal 1. Eropa – Pribumi 2. Dualisme hukum - Pluralisme hukum 3. Adat sebagai hukum adat (adatrecht) – Adat sebagai tradisi 4. Mitos Adat : Tanah adat komunal adalah absolut, Ekonomi Subsisten, Adat = Demokratis

PEMAKNAAN HUKUM MASYARAKAT ADAT / LOKAL

(1) Isu Institusionalisasi Masyarakat Adat / Lokal

Pengakuan Sebagai Subjek Hukum

• Jaminan Hak-Hak • Perlindungan Identitas

• Relasi Negara – Institusionalisasi Masyarakat Adat / Masyarakat Adat / Lokal Lokal Masyarakat Adat / Lokal Sebagai Kenyataan Sosial

(2) Isu Unit Sosial Masyarakat Adat

Eksklusi Sosial Masyarakat Adat / Lokal

Pelanggaran HAM Masyarakat Adat

Lemahnya jaminan hukum

Kerentanan akses dan kontrol SDA, kemiskinan, hilangnya identitas

Perampasan hak (terutama SDA) dan penghancuran unit politik dan sosial

Gerakan Masyarakat Adat / Lokal

Gerakan HAM

Gerakan Pembaruan Hukum Gerakan Indigenous Peoples

Karakter PSDA Negara yang berimplikasi pada PSDA Masyarakat Adat/Lokal Pelemahan kelembagaan adat

Kebijakan sektoral PSDA

Lemahnya prosedur penetapan tanah adat

PSDA Berbasis Negara

Respon Bisnis : “Gap antara inisiatif pemecahan masalah PSDA masyarakat adat/lokal oleh kelompok bisnis dengan kerangka legal perlindungan masyarakat adat/lokal atas PSDA”

Forum-forum multipihak

Lemahnya dukungan kebijakan

Kesimpulan 1) Ikatan masyarakat adat/lokal atas teritori/wilayah adalah kuat yang membentuk yang membentuk identitas kelompok dan struktur sosial, politik dan budaya 2) Eksklusi sosial masyarakat adat lahir akibat “kerentanan” yang timbul dari pemberlakuan kebijakan negara yang meminggirkan identitas (terhadap wilayah) dan hak (dalam konteks hukum) 3) Situasi ini melahirkan “pengucilan” masyarakat adat/lokal dari proses dan hasil pembangunan

Terima Kasih