Perekonomian Indonesia Analisis Trans Pacific Partnership

MAKALAH PEREKONOMIAN INDONESIA KERJASAMA EKONOMI TRANS PASIFIK Diajukan untuk memenuhi tugas makalah mata kuliah Perekonomian Indonesia

Disusun oleh: Nita Julianti Irma Rosalina Balgis Mita Silkasari Rima Rizkia N. (Manajemen – Pagi – Semester III)

STIE DR. KHEZ. MUTTAQIEN Jl. K. K. Singawinata No. 83, Purwakarta

1

KATA PENGANTAR Puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT, yang atas rahmat-Nya, maka kami dapat menyelesaikan penyusunan makalah mata kuliah Perekonomian Indonesia yang berjudul “Kerjasama Internasional Trans Pasifik.”. Penyusunan makalah ini merupakan salah satu tugas untuk mata kuliah Perekonomian Indonesia. Dalam Penulisan makalah ini, kami merasa masih banyak kekurangan, baik dalam materi maupun cara penulisan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan demi menyempurnakan isi makalah ini. Kami menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung atas sumbersumber materi sebagai bahan referensi yang membantu dalam penyusunan makalah ini. Akhirnya kami berharap semoga Allah memberikan imbalan yang setimpal pada mereka yang telah memberikan bantuan. Amiin Yaa Robbal ‘Alamiin.

Hormat kami, Kelompok 1

2

DAFTAR ISI Kata Pengantar .................................................................................................... 2 Daftar Isi............................................................................................................. 3 BAB I: Pendahuluan ........................................................................................... 4 BAB II: Landasan Teori ...................................................................................... 6 BAB III: Pembahasan ........................................................................................ 10 Kesimpulan........................................................................................................ 13 Daftar Pustaka ................................................................................................... 14

3

BAB I: PENDAHULUAN Sebuah negara tidak luput dari kegiatan ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, sebuah negara perlu menjalankan roda ekonomi. Tentu, kegiatan ekonomi tersebut tidak bisa berdiri sendiri. Sebuah negara perlu partner, rekan, atau relasi dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Bagaimana pun, lingkup ekonomi tidak hanya seputar dalam negeri saja, namun juga merangkap ke luar negeri. Maka dari itu, negara-negara di penjuru dunia mendeklarasikan sebuah perjanjian atau kongsi dagang yang dinamakan kerjasama ekonomi internasional, yaitu gabungan dua atau lebih negara yang melakukan suatu kerjasama. Salah satu hasil dari kerjasama itu adalah adanya kemudahan kegiatan ekspor-impor. Sebuah negara tentunya tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri, adakalanya sebuah negara termasuk Indonesia memerlukan komoditas lain yang tidak ada dan tidak diproduksi didalam negeri, caranya dengan impor. Dan sebaliknya, Indonesia bisa melakukan ekspor keluar negeri untuk komoditas yang tidak diproduksi disana, sehingga bisa menambah pendapatan dan berkolerasi positif terhadap peningkatan cadangan devisa. Kerjasama internasional tentu sangat krusial dan dibutuhkan oleh Indonesia karena dengan bergabungnya Indonesia dengan kongsi-kongsi dagang diluar negeri akan memberi manfaat diantaranya menghilangkan hambtan perdagangan internasional, mempererat hubugan persaudaraan, mendorong pertumbuhan ekonomi negara, pemerataan pendapatan dan stabilitas ekonomi nasional. Dan salah satu kerja sama internasional yang direncanakan oleh pemerintahan saat ini adalah bergabungnya Indonesia dengan TTP (Trans Pacific Partnership). Maka tugas Indonesia saat ini adalah melakukan review atau evaluasi bagaimana untung dan ruginya bagi negara jika bergabung dengan kongsi dagang tersebut.

4

A. Rumusan masalah 1. Perlu atau tidak Indonesia mengikuti TTP? 2. Jika Indonesia bergabung dengan TTP apa kekurangan dan kelebihan yang didapatkan?

B. Tujuan 1. Menganalisis perlu atau tidaknya Indonesia mengikuti TTP. 2. Mengetahui keuntungan dan kerugian apabila Indonesia mengikuti TTP.

5

BAB II: LANDASAN TEORI 1. Ekonomi Internasional Ekonomi internasional adalah ilmu yang mempelajari alokasi sumberdaya yang langka guna memenuhi kebutuhan manusia. Hanya saja problematik ekonomi dipelajari dalam ruang lingkup internasional. Artinya, masalah alokasi dianalisa dalam hubungan antara pelaku ekonomi satu negara dengan negara lain. (Nopirin, Ph.D., 1999, 1). Harry Waluya, yang pernah menulis buku Ekonomi Internasional mengatakan, “Aplikasi dari ilmu ekonomi mikro dan ekonomi makro yang khusus mempelajari masalah hubungan ekonomi antar suatu negara dengan negara lainnya.”. Dari dua pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Ekonomi Internasional adalah ilmu yang mempelajari hubungan ekonomi antar suatu negara dengan negara lainnya untuk saling memenuhi sumber daya yang dalam kegiatannya mencakup lingkup Internasional

2. Perdagangan Internasional Teori perdagangan internasional dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yakni teori klasik dan teori modern. Teori klasik yang umum dikenal adalah seperti yang dikemukakan Adam Smith yang dikutip dalam buku Perekonomian Indonesia; Teori dan Temuan Empiris, Teori keunggulan absolut dari Adam smith sering disebut sebagai teori murni perdagangan internasional. Dasar pemikiran teori ini adalah bahwa suatu negara akan melakukan spesialisasi dan ekspor terhadap suatu jenis barang tertentu dimana negara tersebut memiliki keunggulan absolut dan tidak memproduksi atau melakukan import terhadap jenis barang lain dimana negara tersebut tidak mempunyai keunggulan absolut terhadap negara lain yang memproduksi barang sejenis. Dengan kata lain, suatu negara akan mengekspor (impor) suatu jenis barang jika negara tersebut dapat (tidak dapat) membuatnya lebih efesien atau murah dibandingkan negara lain. Jadi, teori ini menekankan bahwa efesiensi dalam penggunaan 6

input, misalnya tenaga kerja, didalam proses produksi sangat menentukan keuggulan atau tingkat daya saing. (Dr. Tulus T.H. Tambunan, 2001:169) Sedangkan Teori komparatif seperti yang dijelaskan J.S. Mil dan David Ricardo adalah, J.S. Mil beranggapan bahwa suatu negara akan berspesialisasi pada dan ekspor suatu barang dimana negara tersebut memiliki keunggulan komparatif terbesar dan impor barang dimana negara tersebut memiliki kerugian komparatif. Sedangkan dasar pemikiran David Ricardo adalah bahwa perdagangan antara dua negara akan timbul apabila masing-masing negara memiliki biaya relatif yang terkecil untuk jenis barang yang berbeda. Jadi, penekanan David Ricardo adalah pada perbedaan efisiensi relative antar negara dalam memproduksi dua atau lebih jenis barang yang menjadi dasar timbulnya perdagangan internasional. (Dr. Tulus T.H. Tambunan, 2001:170) Sedangkan teori modern yang dikenal dengan teori Hecksher dan Ohlin (HO) dikutip dalam buku Perekonomian Indonesia, Dalam teori modern mengenai perdagangan internasional dikenal teori Hecksher dan Ohlin (H-O). teori ini disebut juga Factor proportion theory atau teori ketersediaan faktor. Dasar pemikiran teori ini adalah bahwa perdagangan internasional, misalnya antara Indonesia dan Jepang terjadi karena opportunity cost yang berbeda antara kedua negara tersebut. Perbedaan ongkos alternative tersebut dikarenakan adanya perbedaan dalam jumlah faktor produksi misalnya tenaga kerja, modal, tanah, dan bahan baku, yang dimiliki kedua negara tersebut. (Dr. Tulus T.H. Tambunan, 2001:171) Berdasarkan tiga teori perdagangan internasional yang dikemukakan oleh beberapa ahli ekonomi diatas, maka dapat dikatakan bahwa Perdagangan Internasional adalah kegiatan impor maupun ekspor yang terjadi atas faktor-faktor produksi berbeda yang ada dalam suatu negara. Hal ini juga bisa muncul karena disebabkan oleh perbedaan biaya, tenaga kerja maupun bahan baku. 3. Perdagangan bebas Menurut David Ricardo, perdagangan bebas merupakan sistem perdagangan luar negeri dimana setiap negara melakukan perdagangan tanpa ada halangan negara.

7

Dan menurut Adam Smith, pasar bebas sebagai suatu wadah untuk menampung yang dihasilkan oleh setiap individu yang berpangkal pada paham kebebasan yang diberikan kepada pelaku-pelaku ekonomi untuk menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan keinginan mereka tanpa ada campur tangan pemerintah. Jika melihat pengertian dari dua ahli ekonomi diatas tentang pengertian perdagangan bebas, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa perdagangan bebas, atau tidak terikat adalah kegiatan perdagangan luar negeri yang dilakukan tanpa ada hambatan, larangan maupun campur tangan dari pemerintah.

4. Bentuk kerjasama Internasional 1) Kerja Sama Bilateral Kerja sama ekonomi bilateral adalah kerja sama ekonomi yang terjadi antara dua negara, misalnya antara negara Indonesia dengan Jepang. Bentuk kerja sama ekonomi internasional secara bilateral lebih sering dilakukan seperti pertukaran kedutaan besar dan kunjungan antarnegara. Contoh kerja sama ekonomi bilateral adalah kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan yang membentuk suatu kerja sama yang dikenal dengan Indonesia-Korea Joint Task Force on Economic Cooperation (JTF-EC) yang menyelenggarakan pertemuan tahun 2007, kemudian tahun 2011 JTF-EC menjadi Working Level Task Force Meeting (WLTFM) yang dilaksanakan di Bali. 2) Kerja Sama Ekonomi Regional Kerja sama ekonomi regional adalah bentuk kerja sama ekonomi yang dilakukan antara negara yang terletak pada suatu kawasan tertentu. Contoh lembaga kerja sama ekonomi regional adalah APEC, AFTA, dan ASEAN. 3) Kerja Sama Ekonomi Multilateral

8

Kerja sama ekonomi multilateral adalah bentuk kerja sama yang dilakukan antara dua negara atau lebih yang tidak dibatasi oleh wilayah tertentu dengan bersifat internasional. Contohnya IMF dan ILO. 4) Kerja Sama Ekonomi Antarregional Kerja sama ekonomi antarregional adalah bentuk kerja sama yang dilakukan antara dua atau lebih lembaga-lembaga ekonomi regional. Contoh kerja sama ekonomi antarregional adalah ASEAN dan Uni Eropa. 5) Kerja Sama Ekonomi Berdasarkan Tujuan dan Lapangan Usaha Kerja sama ekonomi ini adalah tidak terbatas pada wilayah dan hubungan internasional saja, melainkan kerja sama yang dibentuk dengan dasar tujuan dan lapangan usaha. Contohnya OECD dan OPEC. Berdasarkan bentuk-bentuk kerjasama Internasional diatas, bisa disimpulkan bahwa kerjasama Internasional melibatkan dua negara atau lebih. Dimana perjanjian kerjasama tersebut dapat dibagi-bagi lagi menjadi kerja sama bilateral, regional, multirateral, antarrregional dan kerja sama ekonomi berdasarkan tujuan dan lapangan usaha. Meski berbeda-beda bentuk, bisa berdarkan wilayah atau kepentingannya, kerjasama Internasional tetap bertujuan untuk memudahkan kegiatan ekonomi antar negara yang sifatnya saling menguntungkan.

9

BAB III: PEMBAHASAN 1. Kerja sama Ekonomi yang diikuti Indonesia Indonesia bergabung dengan beberapa kerjasama ekonomi internasional diantaranya: A. ASEAN (Association of South East Asian Nations). B. OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries). C. WTO (World Trade Organization). D. IMF (International Monetary Fund). E. APEC (Asia Pacific Economic Corporation). F. IMT-GT / Grown Triangle. G. Dan lain-lain.

2. Kerjasama Trans Pacific Partnership (TPP) Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan Trans-Pacific Partnership Agreement (TPPA) atau biasa disebut sebagai TPP adalah perjanjian perdagangan bebas yang dirunding oleh 12 negara di rantau Asia Pasifik. Diantaranya Australia, Brunei, Kanada, Chile, Jepang, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapura, Amerika Serikat dan Vietnam. Perjanjian ini bermula pada 2005 sebagai Perjanjian Perkongsian Strategik Trans-Pasifik (TPSEP atau P4). Negara-negara anggota telah menetapkan sasaran untuk memuktamadkan (memercayakan, mengandalkan) perundingan pada tahun 2012. Tetapi isu-isu kontroversi seperti pertanian, harta intelek, perkhidmatan dan pelaburan telah menyebabkan perundingan masih berterusan sehingga ia dimuktamadkan pada 5 oktober 2015. Baru-baru ini, Indonesia dikabarkan akan bergabung dengan kongsi dagang ini. Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden AS Barrack Obama belum lama ini salah satunya membahas bahwa Indonesia tertarik

10

untuk bergabung dengan kerjasama Trans Pasifik ini. Tentu, pernyataan tersebut tak urung menimbulkan pro dan kontra pada banyak pengamat ekonomi. Indonesia dianggap masih belum siap jika harus bergabung dengan TTP, karena TTP merupakan kesepakatan yang menerapkan kualitas tinggi. Dari standar dan kualitas tinggi itu pula Indonesia harus mampu mengejar syarat-syarat perjanjian TPP, apalagi kongsi dagang ini sudah terbentuk beberapa tahun yang lalu sedangkan Indonesia baru akan bergabung, tentu akan sulit untuk menyeimbangan bahkan mengimplementasikan syarat-syarat tersebut jika tanpa melakukan evaluasi terlebih dahulu. Namun ada pula yang pro dengan berargumen jika Indonesia bergabung dengan TTP, maka Indonesia akan mampu mengakses pasar lebih luas dan Indonesia akan diberi kemudahan dalam kegiatan ekspor ke 12 negara yang tergabung dalam kongsi dagang tersebut. Tapi jika diteliti lebih jauh, terutama melihat pengalaman Indonesia dengan pakta perdagangan Internasional yang pernah menimbulkan defisit neraca perdagangan, dan memang keadaan ekonomi Indonesia yang belum stabil paska kelesuan akibat melemahnya nilai rupiah juga deregulasi yang masih berumur sangat dini, saat ini Indonesia masih diragukan untuk bergabung dengan TTP. Tidak sedikit kontra yang bermunculan dari beberapa pengamat ekonomi yang memberikan argumen jika kelak Indonesia ikut bergabung dengan TTP akan menimbulkan kerugian, yang dapat dirangkum sebagai berikut: a) Hilangnya kontrol negara atas sektor publik: TPP mendorong negara negara untuk membuka sektor publiknya untuk dapat di,masuki oleh investasi asing, khususnya Amerika, hingga 100 persen. b) Memandulkan

BUMN

bagi

kepentingan

nasional:

TPP

hendak

memastikan negara tidak memberikan banyak subsidi untuk BUMN sehingga korporasi asing bisa memenangkan kompetisi.

11

c) Hilangnya akses terhadap obat-obatan murah: Penghapusan ketentuan fleksibilitas TRIPS dalam TPP mengakibatkan monopoli obat-obatan oleh korporasi asing dengan harga mahal. d) Terancamnya kedaulatn pangan dan kedaulatan petani: Selama ini, perusahaan benih dan pestisida asing telah memonopoli benih-benih ciptaannya. e) Buruh terus tertindas: TPP hendak melarang negara membuat regulasi yang melindungi buruh, bahkan tidak menginginkan adanya proses ilmu pengetahuan dan tekhnologi. f) UMKM tergilas: Penghapusan tarif hingga batas paling rendah akan memudahkan produk AS dan negara industri lainnya masuk, namun sebaliknya produk Indonesia akan sulit menembus pasar negara-negara yang bergabung dalam TPP. g) Impor undang-undang Amerika: TPP hendak mengadopsi seluruh standar regulasi AS yang selama ini dipromosikan melalui OECD sebagai prakter pengambilan keputusan.

12

KESIMPULAN TTP atau Trans Pacific Partnership adalah sebuah kerjasama internasional yang diikuti oleh 12 negara di rantau Asia Pasifik. Indonesia, termasuk salah satu negara yang berencana untuk bergabung dengan TPP, namun pernyataan itu tidak lepas dari pro dan kontra dari berbagai pihak. Meski dianggap akan membawa dampak positif sebagai lahan untuk mengakses pasar lebih luas, namun, tidak sedikit pula konsekuensi dan kerugian yang mungkin akan muncul jika Indonesia bergabung dengan TTP. Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat ditarik dalam pembahasan diatas mengenai kerjasama ekonomi Internasional TPP, untuk Indonesia, tidak ada yang salah jika Indonesia bergabung dengan kerjasama ekonomi Internasional, karena pada hakikatnya sebuah negara memerlukan kerjasama untuk menjalankan kegiatan ekonominya, terutama dalam lingkup Internasional. Namun jika melihat lebih jauh kedepan, masih banyak yang harus ditata ulang dalam perekonomian dalam negeri. Indonesia bisa melakukan evaluasi terlebih dahulu atau melakukan pemetaan dalam sektor-sektor ekonomi domestik dimana nanti kita akan mendapat keuntungan atau kerugian. Maka, dibutuhkan kesiapan yang maksimal untuk menghadapi apa yang akan terjadi kedepannya dan bagaimana strategi terbaik untuk bergabung dengan sebuah perjanjian ekonomi internasional, termasuk kerjasama Trans pasifik.

13

DAFTAR PUSTAKA Tambunan, Tulus. 2001. Perekonomian Indonesia; Teori dan Temuan empiris. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia. Nopirin, Ph. D. 1999. Ekonomi Internasional edisi ketiga. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta. Anonim. “Perjanjian Perkongsian Trans Pasifik.”. Artikel bebas dapat diakses di laman: ms.wikipedia.org/wiki. Anonim. “Bentuk-bentuk Ekonomi Internasional.”. Artikel bebas dapat diakses di laman: bimbie.com/bentuk-kerjasama-ekonomi-internasional.htm

14