Corporate Governance pada Kasus Delayed Masal Bulan Februari 2015 PT LION MENTARI AIRLINES

PAPER REVIEW

ANALISIS CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PT LION MENTARI AIRLINES (LION AIR) DALAM MENGHADAPI MANAGEMENT CRISIS KETERLAMBATAN PENERBANGAN PADA BULAN FEBRUARI 2015 Manajemen Kontinuitas Bisnis – Muhammad Deri Laksamana Putra 1306461623

ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS INDONESIA 2015

Gambaran Umum Tentang Lion Air PT Lion Mentari Airlines atau sering disebut Lion Air adalah merupakan salah satu badan usaha milik swasta berbentuk perusahaan perseroan terbatas yang dimiliki oleh hanya satu pemegang saham secara tertutup, yaitu Rusdi Kirana (TIM TEMPO, 2015) didirikan pada Oktober 1999 dan mulai beroperasi pada tanggal 30 Juni 2000 bergerak di bidang maskapai penerbangan dengan menawarkan servis dan jasa penerbangan bertarif rendah, serta merupakan maskapai penerbangan swasta terbesar di Indonesia karena menguasai sebagian besar pasar domestik yang berkantor pusat di Lion Air Tower, JL.Gadjah Mada no:7 Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, DKI Jakarta, 10130 (WIKIPEDIA, n.d.). Lion Air mempunyai Visi menjadi perusahaan penerbangan swasta nasional yang melayani penerbangan domestik dan internasional dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip keselamatan dan keamanan penerbangan yang telah ditetapkan Lion Air, serta Misi menjadi perusahaan penerbangan nasional inovatif, efisien dan profesional dalam menjangkau beberapa kota yang ada di Indonesia sehingga akan lebih banyak pengguna yang dapat terbang bersama armada Lion Air, sesuai dengan tagline perusahaan yaitu “we make people fly” (Lion Air, n.d.). Analisis Gejala Masalah Pada Lion Air Berawal dari ditundanya 44 penerbangan Lion Air ke sejumlah daerah di Indonesia, maskapai Lion Air mengalami delay (Penundaan penerbangan) serta keterlambatan penerbangan pada tanggal 18 - 23 februari 2015 yang mengakibatkan terjadinya penumpukan penumpang di Enam bandara lain ikut terkena imbas. Penerbangan Lion Air juga mengalami keterlambatan di sejumlah bandara. Menurut catatan (TEMPO, 2015), keterlambatan itu terjadi di Bandara Internasional Minangkabau, Bandara Sepinggan Balikpapan, Bandara Juanda Surabaya, Bandara El Tari Kupang, Bandara Adisutjipto Yogyakarta, serta Bandara Kualanamu Medan. Keterlambatan 36 penerbangan di bawah dua jam, sedangkan 8 sisanya lebih dari dua jam. Menurut Edward Sirait, General Affairs Director Lion Air hal ini dikarenakan adanya kesalahan teknis seperti Bird Strikes , mesin pesawat yang kurang baik dan mengalamikerusakan pada 3 pesawat Lion Air sehingga berimbas pada penerbangan selama 3 hari, yaitu 18-20 februari 2015 serta terjadi cuaca buruk di beberapa wilayah di Indonesia (BBC Indonesia, 2015). Hal ini berpengaruh kepada banyak penerbangan Lion Air. Sampai akhirnya mencapai puncak, yaitu penundaan penerbangan hingga lebih dari 17 jam sehingga mengakibatkan sekitar kurang lebih 2000 penumpang terlantar. Namun, pihak Lion Air tidak memberikan kompensasi sesuai undang-undang tentang. Hal ini memicu kemarahan besar para pengguna Lion Air (Putri, 2012).

1

UNIVERSITAS INDONESIA

Menurut sumber (Silalahi, 2014) definisi keterlambatan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 (UU Penerbangan) suatu kejadian dalam penerbangan dikatakan mengalami keterlambatan apabila terdapat perbedaan waktu keberangkatan / kedatangan yang dijadwalkan dengan realisasi waktu sebenarnya (Pasal 1 angka 30 UU Penerbangan). Suatu kejadian dimana terdapat perbedaan 5-10 menit waktu keberangkatan/kedatangan dengan dijadwalkan di tiket pesawat maka kejadian tersebut suatu kejadian keterlambatan. Tanggung jawab keterlambatan pada pasal 146 UU Penerbangan menetapkan bahwa pihak maskapai penerbangan atau pengangkut harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi, atau kargo. Pada pasal ini (Pasal 146 UU Penerbangan) penerbangan memberikan pengecualian dimana tanggung jawab pengangkut atas kerugian karena keterlambatan tidak bias berlaku apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Selanjutnya, Pasal 36 Peraturan Menteri Perhubungan No.25 Tahun 2008 tentanng pelanggaran angkutan udara (Permenhub 25/28) mengatur tentang jenis ganti rugi yang wajib diberikan oleh pengangkut lepada penumpang , yaitu : 1.Keterlambatan >30-90 menit, perusahaan angkutan udara wajib memberikan minuman dan makanan ringan. 2.Keterlambatan >90-180 menit, perusahaan angkutan udara wajib memberikan minuman, makanan ringan, makan siang/ malam , serta wajib memindahkan penumpang ke penerbangan berikutnya atau ke perusahaan angkutan udara lainnya bila diminta oleh penumpang. 3.Keterlambatan >180 menit, perusahaan angkutan udara wajib memberikan minuman,makanan ringan, makan siang/malam serta apabila penumpang tersebut tidak dapat dipindahkan ke penerbangan berikutnya atau perusahaan angkutan udara lainnya, maka kepada penumpang tersebut wajib diberikan fasilitas akomodasi untuk dapat diangkut pada penerbangan hari berikutnya.

Identifikasi Masalah: 

Pengembalian Refund (uang ganti) tiket terhadap penumpang yang terkena delay cukup lambat dan tanpa kejelasan.

2

UNIVERSITAS INDONESIA



Seratus penerbangan dibatalkan, akibat tertundanya sejumlah penerbangan sejak Rabu, 18 Februari 2015, Lion Air memutuskan membatalkan seratus jadwal penerbangan di seluruh Indonesia pada Jumat, 20 Februari 2015, dari pukul 17.00 hingga 24.00 (TEMPO, 2015).



Penelantaran penumpang tanpa memberikan kejelasan kompensasi.



Sering terjadi delay (Penundaan penerbangan) dan tanpa penjelasan yang pasti.



Tidak melakukan klarifikasi dengan cepat mengenai alasan penundaan penerbangan.



Keamanan bagasi yang masih lemah.



Lion menempati urutan pertama dalam soal keluhan dengan 24 keluhan dari total 61 keluhan pada tahun 2014 (YLKI, 2015).



Sebelumnya maskapai Lion Air telah mendapatkan sanksi karena tingkat keterlambatan penerbangan yang cukup sering dengan ketepatan waktu penerbangan (on time performance/OTP) 66,78%. (Pasal 2(e) Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara (Permenhub 77/2011).

Hal ini juga berpengaruh terhadap tugas seorang Public Relations (PR) dari Lion Air tidak segera meminta maaf dan memberikan klarifikasi mengenai keterlambatan penerbangan yang terjadi pada 18-20 februari 2015. Secara singkat dapat dilihat dari skema dibawah ini menurut (Astqolani) :

Kurangnya respon cepat seorang PR Berakibat timbulnya kemarahan dari para penumpang

Media massa mengekspose berita ini PR masih belum memberikan klarifikasi

Media mencari sumber dari pihak yang tak bertanggung jawab

Terjadinya kesimpang siuran berita

Hingga membentuk opini publik yang buruk

3

UNIVERSITAS INDONESIA

Beberapa data nomor penerbangan yang diperoleh, pada keterlambatan dan pembatalan penerbangan oleh Lion Air pada 18-20 februari 2015 ( (Direktorat Jendral Perhubungan Udara, n.d.) : - JT 292 Pekanbaru pukul 14.35 WIB sampai dengan 19.00 WIB - JT 296 Pekan baru pukul 20.00 WIB sampai dengan 01.37 WIB - JT 254 Padang pukul 17.55 WIB sampai dengan 21.00 WIB - JT 256 Padang pukul 19.30 WIB sampai dengan 23.00 WIB - JT 356 Padang pukul 20.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB - JT 206 Medan pukul 15.40 WIB sampai dengan 22.00 WIB - JT 396 Medan pukul 17.25 WIB sampai dengan 22.00 WIB - JT 372 Batam pukul 16.40 WIB sampai dengan 22.15 WIB - JT 336 Palembang pukul 17.50 WIB sampai dengan 00.00 WIB - JT 842 Palembang pukul 18.40 WIB sampai dengan 01.00 WIB - JT 332 Palembang pukul 19.50 (belum terbang) - JT 348 Palembang pukul 21.00 (belum terbang)

Code of Conduct Perusahaan Menurut ( (Psychologymania, 2013)) pengertian Code of Conduct (Pedoman Perilaku) adalah merupakan kode atau aturan atau tata tertib didalam perusahaan. Code of Conduct adalah pedoman internal perusahaan yang berisikan sistem Nilai, Etika Bisnis, Komitmen serta penegakan terhadap peraturanperaturan perusahaan bagi individu dalam menjalankan bisnis dan aktivitas lainnya serta berinteraksi dengan stakeholders.

4

UNIVERSITAS INDONESIA

Dengan dibangunnya Etika Bisnis, Perusahaan mempunyai komitmen untuk secara terus menerus membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan berbagai pihak. Sebagai sebuah perusahaan Perseroan Terbatas Terututup dan merupakan badan usaha swasta yang bergerak di bidang maskapai penerbangan swasta nasional terbesar di Indonesia, tentu PT Lion Mentari Airlines memiliki pipeline dalam menjalankan code of conduct perusahaannya. Hal ini dapat dilihat dari pengertian code of conduct sendiri yang merupakan pedoman internal perusahaan yang berisikan sistem Nilai, Etika Bisnis, Komitmen serta penegakan terhadap peraturan-peraturan perusahaan. Tetapi, disisi lain ketika masalah delay massal ini terjadi pengamalan dan proses pelaksanaan code of conduct perusahaan Lion Air terlihat tidak berjalan dengan baik. Hal ini mengacu pada identifikasi masalah yang terjadi pada tanggal 18-20 februari 2015. Corporate Governance Menurut (Perhutani, n.d.) Etika bisnis disusun dengan mengedepankan Budaya Perusahaan, prinsipprinsip GCG (Good Corporate Governance) dan prinsip-prinsip integritas, mengutamakan mutu dan layanan terhadap penumpang dimana perusahaan beroperasi serta menghargai kinerja dan prestasi karyawan tanpa membeda-bedakan ras, agama, gender maupun status karyawan. Etika Kerja Kinerja dan citra perusahaan sangat berkaitan dengan perilaku individu. Individu sebagai penggerak utama perusahaan memiliki peran utama dalam mewujudkan kinerja dan citra perusahaan yang baik. Oleh karena itu setiap individu harus menyadari bahwa citra dan reputasi perusahaan merupakan faktor yang mempengaruhi dan menentukan kelancaran usaha dan kelangsungan bisnis perusahaan. Karenanya Pedoman Perilaku juga berisi pedoman perilaku individu di dalam maupun di luar Perusahaan, pedoman berperilaku sebagai atasan dan pedoman berperilaku sebagai bawahan. Komitmen terhadap hal-hal khusus Merupakan pedoman mengenai hal-hal yang sifatnya khusus dan sangat penting dilaksanakan untuk menunjang pencapaian best practices penerapan GCG. Beberapa pedoman mengenai hal khusus yang ditetapkan menyangkut diantaranya: 

Pelaksanaan pengelolaan catatan, dokumen dan informasi yang akurat, tepat waktu dan dapat dipertanggung jawabkan.



Kewajiban untuk turut mengamankan dan menjaga, memelihara dan menggunakan harta benda Perusahaan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan.

5

UNIVERSITAS INDONESIA



Tidak mentolerir adanya praktek-praktek penjualan informasi dari orang dalam (insider trading) dan melakukan tindakan hukum atas pelaku insider trading.



Menghindari adanya transaksi benturan kepentingan maupun kegiatan yang menimbulkan atau berpotensi menimbulkan terjadinya benturan kepentingan.



Tidak melakukan kegiatan politik praktis di lingkungan kerja dan melarang seluruh individu menjadi pengurus partai politik.



Melarang adanya tindakan pemberian hadiah/cinderamata, donasi, komisi maupun suap yang tidak memenuhi azas kepatutan dan kewajaran.

Tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance, banyak dilakukan oleh perusahaan, hal tersebut dilakukan karena perusahaan memang merasa membutuhkannya atau karena ada tekanantekanan tertentu. Bahkan, GCG tidak akan berlangsung dengan sukses jika dilakukan dengan law enforcement sekalipun. Hal tersebut, dikarenakan law enforcement (penegakan hukum) di Indonesia sangat menyedihkan keadaannya. Jadi, bila GCG akan dilakukan dengan sistem law enforcement, hal itu tidak akan membawa dampak apa-apa (bersifat statis).Bahkan lebih jauh dikemukakan bahwa terkadang peraturan perundang-undangan yang dibuat guna melaksanakan penerapan GCG, justru mengganggu dan mematikan inovasi leadership (Muljadi, 2001) . Pada kasus Lion Air , prinsip-prinsip Corporate Governance yang dijalankan tidak semua sesuai dengan Etika kerja dan kinerja yang tertulis diatas. Sehingga dapat dikatakan bahwa terjadi lack of communication diantara Executive board sebagai decision maker dengan Management board sebagai operational executor di lapangan,mengakibatkan masalah yaitu keterlambatan massal penerbangan di sejumlah bandara di Indonesia,hal ini membuat Lion Air belum dapat menjalankan Good Corporate Governance dengan baik dan sesuai standar SOP pelayanan jasa penerbangan yang telah di terbitkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementrian Perhubungan melalui Direktorat Jendral Perhubungan Udara. Lion Air pun tidak mempublikasikan CGC mereka kepada khalayak umum. Sungguh sangat disayangkan, karena Indonesia didaulat sebagai peringkat kedua dalam Good Corporate Governance terbaik se-ASEAN menurut Forum Regulator Pasar Modal se-ASEAN atau ASEAN Capital Market Forum (ACMF) pada the ASEAN Corporate Governance Scorecard Country Report and Assessments 2013-2014, yang merupakan laporan pemeringkatan dan penilaian tata kelola perusahaan-perusahaan di negara ASEAN (Fauzian, 2014).

6

UNIVERSITAS INDONESIA

Analisis Prinsip Corporate Governance dari beberapa persepektif Corporate Governance menurut beberapa ahli : “The system by which companies are directed and controlled” ( (Cadbury, 1992)) dan “The procedures and processes according to which an organization is directed and controlled” (OECD, 1998). Dalam hal ini persepektif yang ditimbulkan mengenai masalah keterlambatan penerbangan oleh Lion Air terbagi menjadi beberapa analisa persepektif , diantaranya : 1.Operational Perspective : “The concept of best practice in the activities of and interaction between them is fundamental to the corporate governance codes” (Tricker, 2008) . Merupakan pandangan yang diciptakan dari dalam atau internal perusahaan terhadap CG yang telah dilaksanakan oleh Lion Air sebagai perusahaan jasa penerbangan. Persepektif ini melihat bahwa Director board dan management board seharusnya mempunyai interaksi hubungan yang baik dan tidak terjadi miscommunication dalam menghadapi crisis yang telah membuat citra perusahaan menjadi buruk. Dapat dikatakan bahwa Lion Air kurang memahami kode CG ini , karena dalam waktu yang cukup lama (lebih dari satu hari) , manajemen dari Lion Air belum dapat memberikan konfirmasi kejelasan tentang kejadian delay yang menimpa mereka. 2.Stakeholder Perspective : Corporate Governance is “the process by which corporations are made responsive to the rights and wishes of the stakeholders” (Neubauer, 2008). Lion Air tidak dapat memenuhi janji dan harapan para pemangku kepentingan, seperti penumpang pesawat Lion Air yang berharap segera mendapat kompensasi serta kejelasan mengenai tiket mereka, PT Angkasa Pura II sebagai operator bandara yang harus turut terkena imbas untuk membantu memberi dana talangan kepada Lion Air serta harus memperbaiki kerusakan Check in Counter bandara yang rusak akibat tindakan anarki penumpang Lion Air, dan pihak-pihak terkait seperti maskapai lain yang ikut terkena imbas insiden delay yang menyebabkan 100 penerbangan tertunda dan gagal terbang. 3.Financial Economy Perspective : Corporate Governance is “deals with the way suppliers of finance assure themselves of getting a return on their investment” (Vishny, 2008). Pada pandangan ini, persepektif finansial dan ekonomi terlihat jelas saat Lion Air mengalami gangguan keuangan untuk membayar refund tiket pesawat . Banyak pihak yang menyangkan Lion Air sangat lamban dalam membyarkan ganti rugi dan kompensasi terhadap penumpang pesawatnya. 4.Societal Perspective : Corporate Governance is “the whole set of legal, cultural and institutional arrangement that determine what public corporation can do, who controls them, how that control is

7

UNIVERSITAS INDONESIA

exercised, and how the risk and return from the activities they undertake are allocated” (Blair, 2008). Pada persepektif ini Corporate Governance lebih melihat pada analisis eksternal dan pandangan umum dari khalayak bagaimana Lion Air dapat memberikan pelayanan, karena melihat Lion Air adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa penerbangan,maka dalam menangani crisis yang timbul akibat kelalaian dan persolaan teknis sudah sepatutnya Lion Air untuk dapat memberikan citra positif perusahaan terhadap pihak eksternal, terlebih pengguna / customer dari Lion Air itu sendiri. Internal dan External Auditor Sebagai sebuah perusahaan besar, tentu Lion Air mempunyai internal regulator dan auditor untuk melakukan pengawasan serta check and balances di perusahaan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan performa dari kinerja perusahaan dalam mengevaluasi setiap bidang seperti Finance& Legality, Operational Technic& Procedure, Management & Organizational Development, Talent Management Skill dan lain sebagainya.Pihak Lion Air sendiri tidak pernah mengumumkan kepada publik mengenai kegiatan Internal audit yang dilakukan oleh pihaknya,sehingga data yang diperoleh mengenai hal tersebut sangat minim. Sedangkan,pihak External Auditor & Regulator terhadap PT Lion Mentari Airlines adalah merupakan pihak kedua yang terlepas dari ikatan secara langsung dengan Lion Air, dan dapat dikatakan sebagai pihak independen dalam melakukan audit dan meregulasi seluruh bagian pelaksanaan serta prosedur penerbangan yang dilakukan oleh pihak Lion Air. Pihak-pihak eksternal tersebut terdiri atas , 1. Direktorat Jendral Perhubungan Udara , Kementerian Perhubungan RI. Penilaian Kinerja Operasional Perusahaan Penerbangan dan memberikan nilai 122 pada tahun 2007 kepada Lion Air dengan Kategori II bila akumulasi nilai antara 120 – 160 merupakan Perusahaan Penerbangan yang telah memenuhi persyaratan standar minimal keselamatan penerbangan sipil namun masih terdapat beberapa persyaratan belum dipenuhi dan tidak mempengaruhi keselamatan penerbangan (Dirjen Perhubungan Udara, 2007). 2. Indonesia National Air Carriers Association (INACA) dalam Annual Report 2010-2012, dimana Lion Air terdaftar sebagai salah satu dari anggota INACA (INACA, 2010). 3. PT.Angakasa Pura I dan II sebagai operator bandara dan hanggar tempat garasi pesawat dari maskapai Lion Air. 4. Perum LPPNP dan Kantor Otoritas Bandar Udara sebagai penyedia informasi dan perijinan rute penerbangan maskapai Lion Air, yang memberikan surat pencabutan izin penerbangan 9 rute kepada pihak Lion Air, pencabutan itu sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan

8

UNIVERSITAS INDONESIA

Nomor 25/2008 pasal 31 ayat 2 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara. Sebab, 9 rute tersebut tidak diterbangi lebih dari 21 hari berturut-turut tanpa pemberitahuan kepada Dirjen Perhubungan Udara. Berikut 9 rute tersebut:1. Surabaya-Ambon, 2. Ambon-Surabaya, 3. Surabaya-Jakarta ,4. Makassar-Jayapura, 5. Jayapura-Makassar,6. Makassar-Jakarta ,7. LombokJakarta, 8. Jakarta-Jambi, 9. Jambi-Jakarta (Saroh, 2015). 5. Direktorat Kelayakan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKUPPU).Pihak DKUPPU melakukan kebijakan grounded product audit didasarkan atas surat bernomor AU/1217/DKUPPU /0936/2009 tertanggal 11 Maret 2009 kepada Direktur Utama PT. Lion Mentari Airlines perihal Grounded MD-90 series PT. Lion Mentari Airlines yang merupakan jenis pesawat tipe lama untuk menghindari terjadinya kecelakaan udara (Dirjen Pehubungan Udara, 2009 ). Proses Whistle Blowing pada Crisis di Manjemen Lion Air Whistle Blower adalah istilah bagi karyawan, mantan karyawan atau pekerja, anggota dari suatu institusi atau organisasi yang melaporkan suatu tindakan yang dianggap melanggar ketentuan kepada pihak yang berwenang. Secara umum segala tindakan yang melanggar ketentuan berarti melanggar hukum, aturan dan persyaratan yang menjadi ancaman pihak publik atau kepentingan publik. Termasuk di dalamnya korupsi, pelanggaran atas keselamatan kerja, dan masih banyak lagi ( (Wikipedia, n.d.). Pada kasus yang menimpa Lion Air dengan terjadinya delay massal pada pertengahan bulan februari 2015, dimungkinkan tidak terdapat whistleblowing pada kasus ini. Hal ini terlihat dari karena tidak ada satupun data yang terungkap di media mengenai masalah yang menimpa Lion Air. Seolah seluruh karyawan dan pihak Internal Lion Air tutup mulut dan hanya berbicara seperlunya mengenai isu-isu yang timbul seperti sumber keuangan dan operasional teknis pesawat. Hal ini membuat publik bertanya-tanya mengenai kinerja internal dan akar masalah apa yang terjadi di dalam Lion Air sehingga terjadinya puncak delay lebih dari 100 penerbangan terpaksa harus cancel terbang di beberapa bandara di Indonesia. Tidak ada pihak Internal yang berani mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi, hingga tulisan ini dibuat. Kebungkaman ini yang membuat pengguna jasa Lion Air marah dan kecewa karena tidak terdapat kejelasan dari pihak maskapai menengenai nasib mereka saat itu 18-23 februari 2015.

9

UNIVERSITAS INDONESIA

SUMBER REFERENSI Astqolani, A. H. (n.d.). ANALISIS KASUS PUBLIC RELATIONS LION AIR DELAY. Retrieved from Academia.edu: https://www.academia.edu/8212516/ANALISIS_KASUS_PUBLIC_RELATIONS_LION_AIR_DELAY BBC Indonesia. (2015, February 20). Kementerian Perhubungan jatuhkan sanksi untuk Lion Air. Retrieved from BBC Indonesia: http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2015/02/150220_sanksi_lionair Blair. (2008). Tricker and Tricker, 31. Cadbury. (1992). Direktorat Jendral Perhubungan Udara. (n.d.). Daftar Makapai PT Lion Mentari Airlines. Retrieved from Kementrian Perhubungan: http://hubud.dephub.go.id/?id/aoc/detail/35 Dirjen Pehubungan Udara. (2009 , Maret 11 ). GROUNDED SEMENTARA MD 90 BENTUK PENGAWASAN PREVENTIF. Retrieved from Kementrian Perhubungan RI: http://torcheindonesia.com/mobile/read/berita/direktorat-jenderal-perhubungan-udara/GROUNDEDSEMENTARA-MD-90-BENTUK-PENGAWASAN-PREVENTIF1356 Dirjen Perhubungan Udara. (2007, March 28). Penilaian Kinerja Operasional Perusahaan Penerbangan. Retrieved from Direktorat Perhubungan Udara - Kementerian Perhubungan RI: http://hubud.dephub.go.id/?id/news/detail/94 Fauzian, R. (2014, Juni 25). Indonesia Peringkat Kedua GCG Terbaik di ASEAN. Retrieved from Ekonomi Okezone.com: http://economy.okezone.com/read/2014/06/25/320/1004048/indonesiaperingkat-kedua-gcg-terbaik-di-asean INACA. (2010). Annual Report. Jakarta: Indonesia National Air Carriers Association. Lion Air. (n.d.). Lion Air Official Website. Retrieved from Lionair.co.id Muljadi, K. (2001, November 2001). GCG Tidak Bisa Berharap dari Law Enforcement. Retrieved from Hukum Online: http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol4217/gcg-tidak-bisa-berharapdari-law-enforcement Neubauer, D. a. (2008). Tricker and Tricker. 30. OECD. (1998). Perhutani. (n.d.). Pedoman Etika Perusahaan (Code of Conduct). Retrieved from Portal BUMN - Perum Perhutani: http://perumperhutani.com/profil/pedoman-etika-perusahaan-code-of-conduct/ Psychologymania. (2013, May). Pengertian Code of Conduct. Retrieved from PSYCHOLOGYMANIA: http://www.psychologymania.com/2013/05/pengertian-code-of-conduct.html

10

UNIVERSITAS INDONESIA

Putri, O. W. (2012). Manajemen Krisis PT.Lion Mentari Airlines Dalam Menangani Berita-Berita Negatif di Media Massa (Kasus:Maskapai sering Delayed dan Pilot Sabu). Universitas Indonesia, Ilmu Komunikasi. Depok: Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program S1 Reguler. Saroh, N. I. (2015, Februari 26). Hari ini, Kemenhub cabut 9 rute izin penerbangan Lion Air. Retrieved from Aktual.co: http://www.aktual.co/politik/hari-ini-kemenhub-cabut-izin-9-rutepenerbangan-lion-air Silalahi, D. A. (2014, September 18). Keterlambatan Penerbangan Tanpa Sanksi dan Ganti Rugi. Retrieved from Kantor Berita Politik RMOL.co: http://www.rmol.co/read/2014/09/18/172538/Keterlambatan-Penerbangan-Tanpa-Sanksi-danGanti-RugiTEMPO. (2015, Februari 21). 8 Fakta tentang Delay Lion Air. Retrieved from Tempo Bisnis: http://www.tempo.co/read/news/2015/02/21/090644184/8-Fakta-tentang-Delay-Lion-Air TIM TEMPO. (2015, February 23). Bos Lion Air Rusdi Kirana: 100 Persen Perusahaan Milik Saya. Retrieved from Tempo.co Politik: http://www.tempo.co/read/news/2015/02/23/090644516/Bos-Lion-Air-Rusdi-Kirana-100Persen-Perusahaan-Milik-Saya Tricker, T. a. (2008). Vishny, S. a. (2008). Tricker and Tricker. WIKIPEDIA. (n.d.). Lion Air. Retrieved from Wikipedia ID: http://id.wikipedia.org/wiki/Lion_Air Wikipedia. (n.d.). Pengungkap Aib. Retrieved from Wikipedia: http://id.wikipedia.org/wiki/Pengungkap_aib YLKI, S. -K. (2015, January 25). Lima Maskapai Ini Paling Banyak Dikeluhkan. Retrieved from Tempo.co: http://www.tempo.co/read/news/2015/01/25/090637502/Lima-Maskapai-Ini-Paling-BanyakDikeluhkan

11

UNIVERSITAS INDONESIA